MediaSumut24.com, Medan. – Ketua , Sekretaris dan Bendahara (KSB) Forum Jurnalis Pemprovsu (FJP) menyayangkan masih adanya tebang pilih dari Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Sumatera Utara (Sumut) terkait press rilis pemberitaan di Kantor Gubernur Sumut (Gubsu).
Sekretaris FJP, Selamat Purba mengatakan bahwa FJP selalu mendapatkan rilis berita dari Diskominfo terkait program dan kegiatan di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu)
Menurut bang Purba sapaan akrab Selamat Purba, jurnalis berfungsi sebagai controling (pengawasan) terhadap kinerja Pemprovsu memiliki peran dan hak yang sama dalam mencari langsung informasi berita untuk di sampaikan kepada masyarakat.
“Ya, Kita KSB FJP menyayangkan masih adanya pilih kasih dari Diskominfo terkait press rilis pemberitaan di Pemprovsu, yah, kita sebagai jurnalis memiliki fungsi controling atau pengawasan terhadap kinerja pemprovsu memiliki peran dan hak yang sama dalam mencari dan menyampaikan informasi untuk kita sampaikan kepada masyarakat,” kata bang Purba saat di kantin kantor Gubernur, Kamis (18/4/2024).
Bang Purba berharap sebagai wartawan handal yang tergabung di FJP juga puya hak yang sama untuk terjun langsung saat ada konferensi pers di press room Gubernur, dan FJP juga ingin diajak liputan langsung disetiap kegiatan Pemprovsu, bukan hanya sekedar mendapat rilis selalu dari Diskominfo.
“Yah saya sekretaris FJP, sudah membahas hal ni dengan Ketua Fajar Trihatya, SE dan Bendahara Jasrial Husin didampingi pengurus dan anggota FJP berhak juga terjun langsung kelapangan saat ada konferensi pers, sebagai jurnalis yang handal kita ingin juga diajak liputan langsung disetiap keguatan pemprovsu, jadi kita bukan hanya sekedar menerima rilis doang,” lanjut bang Purba.
Bang Purba menjelaskan lebih lanjut, wartawan yang bertugas (ngepos) di Pemprovsu puya peranan yang sama, jadi seharusnya juga ikut terjun liputan langsung bukan hanya sekedar menaikkan dan menunggu rilis berita dari Diskominfo.
Ia juga menjelaskan, semua wartawan yang tergabung di Press room, syarat utamanya harus sudah ikut Uji Kompetensi Wartawan (UKW), sementara itu, pengurus dan anggota FJP juga banyak yang sudah UKW tapi tidak pernah dilibatkan langsung dalam konferensi pers atau liputan langsung ke lapangan saat ada kegiatan-kegiatan Pemprovsu.
“Yah, kita tau syarat utama bisa ikut konferensi pers di press room itu harus sudah UKW, pengurus dan anggota kita juga banyak yg sudah UKW tapi tidak dilibatkan untuk terjun langsung dalam liputan, selain itu bila ada konfrensi pers, kalau ikut hadir tapi berita yang di naikkan harus ikut rilis Diskominfo, yang di rilis oleh satu orang lalu seluruh wartawan harus mengikuti berita tersebut, jadi apa artinya wartawan yang sudah UKW, kalau hanya sebagai congek saja,” sebut bang Purba.
Sementara itu, Ketua Harian FJP Ali Nurdin Chan mengatakan hal ini sudah menjadi perhatian serius dari pengurus FJP sehingga sepakat untuk menjadi oposisi di lingkup Pemprovsu dan semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
“selama ini kita dari fjp sudah cukup sabar melihat polemik terkait pilih kasih ini jadi kita para pengurus FJP sepakat untuk menjadi oposisi dengan Pemprovsu beserta OPD terkait disana,” ujar Ali Nurdin Chan.
(Rl/R.Harefa)