Sen. Jun 17th, 2024

MediaSumut24.com, Medan. – Komitmen Bersama berhasil disepakati oleh seluruh Pemerintah Daerah SISIBATASLABUHAN (Pematang Siantar, Simalungun, Batubara, Asahan, Tanjungbalai, Labuhanbatu Utara, Labuhanbatu, dan Labuhanbatu Selatan), pada gelaran High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan Dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), di Hotel JW Marriot Medan, kemarin.
Komitmen tersebut berisikan langkah-langkah konkret dalam mengoptimalkan pengendalian inflasi dan memperluas digitalisasi transaksi pemerintah daerah. Salah satu komitmen dalam pengendalian inflasi ialah pentingnya penguatan ketersediaan pasokan melalui kerjasama antar daerah.

“Kerjasama antar daerah perlu dilakukan untuk memberikan kepastian pasokan ketika terdapat daerah produsen yang surplus komoditas dapat mengirimkan ke daerah yang mengalami defisit. Selain itu guna membantu percepatan transaksi pemerintah daerah, seluruh pemda bersepakat untuk mengakselerasi penerbitan dan implementasi KKI bekerja sama dengan bank RKUD,” ujar Muqorobbin, Deputy Direktur/Kepala Perwakilan Bank Indonesia Pematangsiantar.

Lebih lanjut, dijelaskan Robbin, komitmen bersama yang dihasilkan dalam HLM TPID dan TP2DD tersebut antara lain penguatan pasokan dan efisiensi rantai pasok melalui Kerjasama Antar Daerah, pemanfaatan teknologi pertanian terkini untuk mendorong produktivitas pertanian, pengendalian inflasi dan intervensi langsung melalui pelaksanaan program pasar murah terjadwal hingga penguatan dalam penyediaan data center untuk memperkuat pengambilan kebijakan dalam upaya pengendalian inflasi di daerah.
Sementara itu, dalam upaya mendorong memperluas digitalisasi transaksi pemerintah daerah, beberapa komitmen yang dihasilkan antara lain koordinasi yang berkelanjutan antara Pemerintah Daerah, Bank Indonesia dan Bank Sumut untuk meningkatkan implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), dan sosialisasi secara masif kepada masyarakat terkait layanan pembayaran digital khususnya retribusi dan pajak daerah.
“Ke depan, tantangan dalam upaya pengendalian inflasi dan perluasan digitalisasi transaksi pemerintah daerah tentu tidak mudah. Meskipun demikian, seluruh Kepala Daerah telah berkomitmen untuk terus mendorong berbagai upaya agar volatilitas dan tingkat harga bahan pokok dapat terjaga serta kemudahan dan kenyamanan masyarakat dalam bertransaksi secara digital dapat terus ditingkatkan,” ungkap Robbin. (Fajar)